Pasukan Perdamaian PBB untuk Konflik Bosnia Herzegovina

Pasukan perdamaian PBB yang bertugas memantau gencatan senjata di Bosnia disebut… . 

A. IFOR 

B. UNTAC 

C. UNPROFOR 

D. UNCI 

E. UNTEA 

Pembahasan: 

Sepeninggalnya J.B Tito, Yogoslavia mengalami konflik internal yakni konflik antar etnis. Yugoslavia kemudian terpecah belah antara lain Serbia, Kroasia, Slovenia dan Macedonia. Salah satu negara pecahan dari Yugoslavia adalah Bosnia Herzegovina. Saat negara yang lain bekas Yugoslavia memproklamasikan kemerdekaan dengan mudah, tidak halnya dengan Bosnia. 

Di wilayah Bosnia Herzegovina terdiri dari tiga etnis besar yakni Etnis Bosni beragama islam 43,7%, Etnis Serbia beragama Kristen Ortodoks Timur 31,4 %, dan Etnis Kroasia beragama katolik Roma 17,3%. Proklamasi kemerdekaan Bosnia-Herzegovina ditentang oleh Etnis Serbia yang ingin bergabung dengan negara Serbia, dan etnis Kroasia ingin bergabung dengan negara Kroasia. Kemudian terjadi pembantaian terhadap etnis Bosnia yang dilakukan oleh Serbia, 

Untuk menjaga perdamaian dunia, maka PBB mengirim pasukan perdamaian dunia ke Bosni Herzegovina yang disebut United Nations Protections forces (UNPROFOR). UNPROFOR bertugas memantau gencatan senjata. Indonesia ikut serta dalam pasukan perdamaian PBB dengan mengirim pasukan Garuda XIV dibawah pimpinan Letkol Edi Budianto. Kemudian UNPROFOR digantikan oleh pasukan NATO yang disebut Implementation Forces (IFOR). 

*********

Jadi: Pasukan perdamaian PBB yang bertugas memantau gencatan senjata di Bosnia disebut… . C. UNPROFOR 

• United Nation Authority of Cambodia (UNTAC) merupakan pasukan perdamaian PBB yang bertugas memantau dan menjaga gencatan senjata di Kamboja. 
• United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. 
• United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) merupakan Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia – Belanda setalah Belanda kembali melakukan Agresi Militer setelah Perjanjian Renville.

Peristiwa Menandai Periode Detente

Perhatikan data di bawah ini 

1. kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Beijing untuk bertemu Mao Zedong dan Zhou Enlai 
2. berdirinya organisasi negara negara pengekspor minyak (OPEC) dan gerakan non blok 
3. pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara negara Eropa Barat dan Jepang sepanjang tahun 1950an dan 1960an 
4. kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Uni Soviet dalam rangkan perundingan SALT 

Peristiwa yang menandai peredaan ketegangan dalam periode détente ditunjukkan oleh nomor… . 

A. 1 dan 4 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 1 dan 2 

E. 2 dan 4 

Pembahasan:

Periode 1960an dan 1970an dikenal dengan nama periode détente yakni meredakan ketegengan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni berkurangnya gaung pertarungan ideology pada negara dunia ketiga, lebih focus pada masalah ekonomi, dan negara adidaya sadar bahwa tidak selamanya negara ketiga dapat selalu dikendalikan. 

Peredaan ketegangan ditandai dengan peristiwa 

• kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Beijing untuk bertemu Mao Zedong dan Zhou Enlai 
• kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Uni Soviet dalam rangkan perundingan SALT 

Berlangsungnya periode détente bukan berarti menandai tidak adanya konflik dan persaingan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Misalnya saja konflik di Kamboja yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet 

*********

Jadi: Peristiwa yang menandai peredaan ketegangan dalam periode détente ditunjukkan oleh nomor… A. 1 dan 4

UU tentang kepemilikan tanah di Afrika selatan

UU yang mengatur tentang kepemilikan tanah sebagai wujud praktek Apartheid di Afrika Selatan disebut… .
A. Native Land Act
B. Population Act
C. Group Area Act
D. Bantu Authoritis Act
E. Immorialitas Act

Pembahasan:
Apartheid merupakan politik pemisahan ras yang didasarkan pada warna kulit. Beberapa undang-undang yang terkait dengan politik Apartheid antara lain:

• Bantu Authorities Act yaitu undang-undang tentang penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi (orang kulit hitam) 
• Group Aroup Areas Act yakni undang-undang yang mengautr pemisahan tempat tinggal antara orang kulit hitam dengan orang kulit puih 
• Native Land Act isinya melarang orang kulit hitam untuk membeli tanah di luar daerah yang disediakan untuk mereka. 
• Immoralitas Act isinya melarang perkawinan campuran antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam 
• Population Act isinya mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing 

*********

Jadi: UU yang mengatur tentang kepemilikan tanah sebagai wujud praktek Apartheid di Afrika Selatan disebut… . A. Native Land Act

Tempat Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting

Jakarta informal meeting I pada tanggal 25-28 Juli 1988 dilaksanakan di… .
A. Jakarta
B. Bandung
C. Bogor
D. Surabaya
E. Semarang

Pembahasan:
Jakarta Informal Meeting (JIM) merupakan salah usaha yang diinisiatifi oleh Indonesia dalam rangka ikut menyelesaikan konflik Kamboja. Kamboja sedang mengalami perang saudara. Indonesia kemudian melaksanakan JIM I dan JIM II.

Menlu Ali Alatas dari Indonesia memprakarsasi JIM I yang dilaksanakan pertama kali pada tanggal 25-28 Juli 1988 yang dilaksanakan di kota Bogor dan JIM II yang dilakukan pada tanggal 19-21 Februari 1989 di Jakarta. Hasil dari JIM I dan JIM II yaitu:

1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 September 1989 
2. Akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan kelompok yang sedang bertikai 

Sebagai tindak lanjut dari JIM I dan JIM II dilaksanakanlah Perjanjian Paris dibawah pengawasan dari PBB.

*********

Jadi: Jakarta informal meeting I pada tanggal 25-28 Juli 1988 dilaksanakan di… . C. Bogor

Latar belakang Perang Teluk II

Latar belakang historis terjadinya Perang Teluk II adalah… . 

A. Kuwait mencuri minyak Irak di Rumaila 

B. Kuwait dianggap sebagai salah satu propinsi Irak 

C. Irak ingin menjadi pemimpin bangsa Arab termasuk Kuwait 

D. Kuwait telah menjual minyaknya melebihi kuota 

E. keinginan Irak untuk menguasai Teluk Persia 

Pembahasan:

Perang Teluk II awalnya merupakan perang antara Irak dengan Kuwait yang kemudian menjadi perang antara Irak dengan Kuwait yang dibantu oleh Pasukan Multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. 

Perang Teluk II diawali oleh serangan Irak ke Kuwait tanggal 2 Agustusm1990. 

Adapun alasan Irak menyerang Kuwait antara lain: 

1. Kuwait dituduh Irak telah menjual minyak melebihi kuota 
2. Irak menuduh Kuwait mencuri minyak Irak di daerah Rumallah 
3. Ambisi Saddam Husein menjadi penguasa dunia Arab 
4. Irak menaruh kekecewaan pada negara negara tetangganya yang tidak mau memberikan pinjaman. 
5. Secara historis, Irak mengeklaim bahwa wilayah Kuwait merupakan daerah yang dikuasai oleh Irak. 

*********

Jadi; Latar belakang historis terjadinya Perang Teluk II adalah… . B. Kuwait dianggap sebagai salah satu propinsi Irak

Pemimpin Rusia Sebelum Revolusi

Sebelum terjadinya revolusi Oktober 1917, Rusia adalah negara yang kedaulatannya secara mutlak dipegang oleh… . 

A. Vladimir Lenin 

B. Tsar Nicolas II 

C. Nikita Kruschev 

D. Yoseph Stalin 

E. Yuri Andropov 

Pembahasan:

Revolusi Oktober 1917 dikenal juga dengan nama Revolusi Bolsyewik dipimpin oleh Vladimir Lenin guna menggulingkan pemerintahan dari Tsar Nicolas II yang bersifat monarki absolut. Pada masa pemerintahnnya Rusia kalah perang dari Jepang. Revolusi ini berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah komunis. 

Pada tanggal 30 Desember 1922, Vlademir Lenin kemudian mendirkan negara Uni Soviet. Sejak berdirinya Uni Soviet secara berturut turut diperintah oleh Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Nikita Kruschev , Bresnev, Yuri Andropov, Constantin Chermenko dan Mikhail Gorbechev. 

Kunci Jawaban: 

sebelum terjadinya revolusi Oktober 1917, Rusia adalah negara yang kedaulatannya secara mutlak dipegang oleh… . B. Tsar Nicolas II