Pembentukan Dewan Nasional

Dibentuknya Dewan Nasional terjadi pada masa pemerintahan kabinet… .

A. Ali Sastroamijoyo I

B. Ali Sastroamijoyo II

C. Djuanda

D. Burhanudin Harahap

E. Wilopo

Kunci jawaban: Dibentuknya Dewan Nasional terjadi pada masa pemerintahan kabinet… . C. Djuanda

Pembahasan:

Pembentukan Dewan Nasional merupakan salah satu dari program kerja Pancakarya Kabinet Djuanda. Dewan Nasional merupakan amanat dari Konsepsi Presiden 1957. Pembentukan Dewan Nasional disahkan dengan Undang Undang Darurat No 7 tahun 1957. Dewan Nasional mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan juga sebagai penasihat pemeritah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang anggota-anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Sebagai wakil ketua adalah Roeslan Abdulgani. Dewan Nasional beranggotakan 43 orang.

************

Pembentukan Dewan Nasional

Dibentuknya Dewan Nasional terjadi pada masa pemerintahan kabinet… .

A. Ali Sastroamijoyo I

B. Ali Sastroamijoyo II

C. Djuanda

D. Burhanudin Harahap

E. Wilopo

Kunci jawaban: Dibentuknya Dewan Nasional terjadi pada masa pemerintahan kabinet… . C. Djuanda

Pembahasan:

Pembentukan Dewan Nasional merupakan salah satu dari program kerja Pancakarya Kabinet Djuanda. Dewan Nasional merupakan amanat dari Konsepsi Presiden 1957. Pembentukan Dewan Nasional disahkan dengan Undang Undang Darurat No 7 tahun 1957. Dewan Nasional mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan juga sebagai penasihat pemeritah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang anggota-anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Sebagai wakil ketua adalah Roeslan Abdulgani. Dewan Nasional beranggotakan 43 orang.

************

Pemimpin Dewan Gajah

Dewan Gajah dipimpin oleh… .

A. Kolonel Simbolon

B. Kolonel Ginting

C. Kolonel Ventje Sumual

D. Kolonel Ahmad Husein

E. Kolonel Lembong

Pembahasan:

Sebelum terjadi pemberontakan PRRI Permesta terbentuklah berbagai dewan-dewan di daerah. Dewan dewan yang terbentuk antara lain:

• Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan kolonel Ahmad Husein
• Dewan Gajah yang dipimpin oleh kolonel Maludin Simbolon
• Dewan Garuda yang dipimpin oleh letkol barlian
• Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual

Dewan Gajah dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Medan oleh Kolonel Maludin Simbolon (Panglima Tentara dan Teritorium I/TTI). Salah satu alasannya karena situasi serta kondisi yang kritis ketika keadaan bangsa dan negara sedang kacau. Setelah menguasai RRI Medan, Simbolon mengumumkan meskipun Kota Medan kacau, hukum masih bisa ditegakkan. Bahkan, ia menyatakan tetap taat kepada Presiden Ir. Soekarno. Ini tentu membingungkan rakyat, di satu sisi ia taat kepada pemerintah pusat, di sisi lain ia menguasai beberapa instansi vital di Medan.

Langkah Simbolon ini ditentang oleh para perwira Sumatra Utara, seperti Letkol Djamin Gintings (Kepala Staf TTI) dan Letkol Wahab Makmur. Presiden Ir. Soekarno pun mengingatkan agar Simbolon kembali ke jalan yang benar. Oleh karena tidak menghiraukan seruan itu, Simbolon pun dipecat oleh PM Ali Sastroamidjojo. Pemerintah kemudian mengirimkan Fact Finding Commission (Komisi Penyelidik Keadaan) untuk meneliti sebab musabab munculnya berbagai gerakan di daerah. Namun, komisi ini ditolak kehadirannya.

************

Kunci jawaban: Dewan Gajah dipimpin oleh… . A. Kolonel Simbolon

Pemimpin Dewan Gajah

Dewan Gajah dipimpin oleh… .

A. Kolonel Simbolon

B. Kolonel Ginting

C. Kolonel Ventje Sumual

D. Kolonel Ahmad Husein

E. Kolonel Lembong

Pembahasan:

Sebelum terjadi pemberontakan PRRI Permesta terbentuklah berbagai dewan-dewan di daerah. Dewan dewan yang terbentuk antara lain:

• Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan kolonel Ahmad Husein
• Dewan Gajah yang dipimpin oleh kolonel Maludin Simbolon
• Dewan Garuda yang dipimpin oleh letkol barlian
• Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual

Dewan Gajah dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Medan oleh Kolonel Maludin Simbolon (Panglima Tentara dan Teritorium I/TTI). Salah satu alasannya karena situasi serta kondisi yang kritis ketika keadaan bangsa dan negara sedang kacau. Setelah menguasai RRI Medan, Simbolon mengumumkan meskipun Kota Medan kacau, hukum masih bisa ditegakkan. Bahkan, ia menyatakan tetap taat kepada Presiden Ir. Soekarno. Ini tentu membingungkan rakyat, di satu sisi ia taat kepada pemerintah pusat, di sisi lain ia menguasai beberapa instansi vital di Medan.

Langkah Simbolon ini ditentang oleh para perwira Sumatra Utara, seperti Letkol Djamin Gintings (Kepala Staf TTI) dan Letkol Wahab Makmur. Presiden Ir. Soekarno pun mengingatkan agar Simbolon kembali ke jalan yang benar. Oleh karena tidak menghiraukan seruan itu, Simbolon pun dipecat oleh PM Ali Sastroamidjojo. Pemerintah kemudian mengirimkan Fact Finding Commission (Komisi Penyelidik Keadaan) untuk meneliti sebab musabab munculnya berbagai gerakan di daerah. Namun, komisi ini ditolak kehadirannya.

************

Kunci jawaban: Dewan Gajah dipimpin oleh… . A. Kolonel Simbolon

Sebab Jatunya Kabinet Demokrasi Liberal

Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… .

A. Natsir

B. Sukiman

C. Wilopo

D. Ali Sastroamijoyo

E. Burhanudin Harahap

Pembahasan:

Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan  perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

*

Untuk opsi jawaban yang lain:

Opsi pilihan jawaban (A.) Natsir. Kabinet Natsir jatuh akibat adanya mosit tidak percaya dari Hadikusumo. Mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya  diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen

**

Opsi pilihan jawaban (C.) Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh akibat adanya Peristiwa Tanjung Morawa dan Peristiwa 17 Oktober 1952.

***

Opsi pilihan jawaban (D.) Ali Sastroamijoyo. Ali Sastroamijoyo menjabat sebagai perdana menteri dua kali yakni periode pertama Juli 1953–Juli 1955 dan periode kedua Maret 1956–Maret 1957. Periode pertama jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo yakni adanya konflik antara sipil dengan militer. Sedangkan untuk jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh akibat kesulitan ekonomi dan terdapat pemberontakan di daerah

****

Opsi pilihan jawaban (E.) Burhanudin Harahap. Setelah adanya Pemilu 1955, Kabinet Burhanudin Harahap tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Kabinet Burhanudin Harahap dianggap tugasnya sudah selesai.

************

Kunci jawaban: Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… . B. Sukiman

Sebab Jatunya Kabinet Demokrasi Liberal

Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… .

A. Natsir

B. Sukiman

C. Wilopo

D. Ali Sastroamijoyo

E. Burhanudin Harahap

Pembahasan:

Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan  perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

*

Untuk opsi jawaban yang lain:

Opsi pilihan jawaban (A.) Natsir. Kabinet Natsir jatuh akibat adanya mosit tidak percaya dari Hadikusumo. Mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya  diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen

**

Opsi pilihan jawaban (C.) Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh akibat adanya Peristiwa Tanjung Morawa dan Peristiwa 17 Oktober 1952.

***

Opsi pilihan jawaban (D.) Ali Sastroamijoyo. Ali Sastroamijoyo menjabat sebagai perdana menteri dua kali yakni periode pertama Juli 1953–Juli 1955 dan periode kedua Maret 1956–Maret 1957. Periode pertama jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo yakni adanya konflik antara sipil dengan militer. Sedangkan untuk jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh akibat kesulitan ekonomi dan terdapat pemberontakan di daerah

****

Opsi pilihan jawaban (E.) Burhanudin Harahap. Setelah adanya Pemilu 1955, Kabinet Burhanudin Harahap tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Kabinet Burhanudin Harahap dianggap tugasnya sudah selesai.

************

Kunci jawaban: Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… . B. Sukiman

Pemberontakan Ibnu Hajar

Ibnu Hajar adalah pemberontak di Kalimantan yang membuat pasukan yang bernama… .

A. Kesatuan Rakyat Yang Tertindas

B. Angkatan Umat Islam

C. Pasukan Tuntutan Rakyat

D. Angkatan Umat Tertindas

E. Angkatan Proletar

Pembahasan:

Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi IV yang merasa kecewa karena diantara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi IV terjadi. Salah satu alasannya adalah karena diantara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak.

Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu  Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras,  dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT) atau yang lebih terkenal Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT).

Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII  sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan. Namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati.

************

Kunci jawaban: Ibnu Hajar adalah pemberontak di Kalimantan yang membuat pasukan yang bernama… . A. Kesatuan Rakyat Yang Tertindas 

Pemberontakan Ibnu Hajar

Ibnu Hajar adalah pemberontak di Kalimantan yang membuat pasukan yang bernama… .

A. Kesatuan Rakyat Yang Tertindas

B. Angkatan Umat Islam

C. Pasukan Tuntutan Rakyat

D. Angkatan Umat Tertindas

E. Angkatan Proletar

Pembahasan:

Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi IV yang merasa kecewa karena diantara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi IV terjadi. Salah satu alasannya adalah karena diantara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak.

Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu  Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras,  dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT) atau yang lebih terkenal Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT).

Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII  sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan. Namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati.

************

Kunci jawaban: Ibnu Hajar adalah pemberontak di Kalimantan yang membuat pasukan yang bernama… . A. Kesatuan Rakyat Yang Tertindas 

Tanggal Proklamasi RMS

Republik Maluku Selatan diproklamasikan Soumokil pada tanggal… .

A. 7 Agustus 1949

B. 23 Januari 1950

C. 5 April 1950

D. 25 April 1950

E. 21 September 1952

Pembahasan:

Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan salah satu gerakan separatis yakni ingin memisahkan diri baik itu dari negara Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 25 April 1950 Dr. Christian Robert Steven Soumokil (Jaksa Agung NIT) memproklamasikan RMS. Soumokil juga terlibat dalam pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan.

Pemerintah RIS menempuh jalur damai dan militer. ekspedisi militer dikirim ke Maluku Selatan dengan nama Gerakan Operasi Militer (GOM) III pada tanggal 14 Juli 1950 dipimpin Kolonel Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur). Hingga akhirnya pemberontakan RMS dapat dipadamkan. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.

************

Kunci jawaban: Republik Maluku Selatan diproklamasikan Soumokil pada tanggal… . D. 25 April 1950

Tanggal Proklamasi RMS

Republik Maluku Selatan diproklamasikan Soumokil pada tanggal… .

A. 7 Agustus 1949

B. 23 Januari 1950

C. 5 April 1950

D. 25 April 1950

E. 21 September 1952

Pembahasan:

Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan salah satu gerakan separatis yakni ingin memisahkan diri baik itu dari negara Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 25 April 1950 Dr. Christian Robert Steven Soumokil (Jaksa Agung NIT) memproklamasikan RMS. Soumokil juga terlibat dalam pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan.

Pemerintah RIS menempuh jalur damai dan militer. ekspedisi militer dikirim ke Maluku Selatan dengan nama Gerakan Operasi Militer (GOM) III pada tanggal 14 Juli 1950 dipimpin Kolonel Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur). Hingga akhirnya pemberontakan RMS dapat dipadamkan. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.

************

Kunci jawaban: Republik Maluku Selatan diproklamasikan Soumokil pada tanggal… . D. 25 April 1950

Penyebab Kegagalan Konstituante

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… .

A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

B. munculnya rasa tidak puas dari berbagai partai yang berhasil duduk dalam konstituante

C. adanya ancaman dari pihak partai komunis untuk menggagalkan sidang

D. kurang tegasnya peraturan dalam konstituante terhadap para anggotanya

E. kondisi politik negara yang tidak memungkinkan pelaksanaan sidang badan konstituante

Pembahasan:

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955.  Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.

• PNI 119 kursi
• Masyumi 112 kursi
• Nahdatul Ulama 91 kursi
• PKI 80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Kelompok minoritas yang ditetapkan  jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan  Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang  Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan UUD baru. Dewan Konstitunate memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante  muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama, Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh  Masyumi, NU dan PSII; Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.  Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila.  Semua upaya untuk mencapai kesepakatan diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.  Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang).

Karena dianggap kondisi semakin membahayakan, maka presiden Soekarno kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Dewan Konstituante, dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945.

************

Kunci jawaban: Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… . A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

Penyebab Kegagalan Konstituante

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… .

A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

B. munculnya rasa tidak puas dari berbagai partai yang berhasil duduk dalam konstituante

C. adanya ancaman dari pihak partai komunis untuk menggagalkan sidang

D. kurang tegasnya peraturan dalam konstituante terhadap para anggotanya

E. kondisi politik negara yang tidak memungkinkan pelaksanaan sidang badan konstituante

Pembahasan:

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955.  Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.

• PNI 119 kursi
• Masyumi 112 kursi
• Nahdatul Ulama 91 kursi
• PKI 80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Kelompok minoritas yang ditetapkan  jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan  Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang  Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan UUD baru. Dewan Konstitunate memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante  muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama, Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh  Masyumi, NU dan PSII; Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.  Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila.  Semua upaya untuk mencapai kesepakatan diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.  Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang).

Karena dianggap kondisi semakin membahayakan, maka presiden Soekarno kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Dewan Konstituante, dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945.

************

Kunci jawaban: Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… . A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

Kebijakan Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… .

A. Pancakarya

B. Politik Konfrontasi

C. Pembentukan DPR GR

D. Manipol USDEK

E. Nasakom

Pembahasan:

Dari berbagai pernyataan di atas kita bahas satu persatu

Sebelumnya kita harus tahu dulu kapan itu Demokrasi Terpimpin berlangsung di Indonesia???

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit ini menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal dan masuk pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

*

Untuk opsi (A) Pancakarya merupakan program dari Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

Untuk Opsi pilihan yang lain (B), (C), (D) dan (E) terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin

**

Opsi pilihan jawaban (B.) Politik Konfrontasi. Politik konfrontasi dengan Malaysia dimulai dari sekitar tahun 1961 ketika Inggris hendak menggabungkan daerah jajahannya menjadi negara federasi Malaysia. Ide ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai neo-kolonialisme (nekolim) inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1963. Isi dari Dwikora yaitu (1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawan, Brunei untuk membubarkan negara federasi Malaysia.

***

Opsi pilihan jawaban (C.) Pembentukan DPR GR. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan menolak RAPBN  tahun 1961. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR). Adapun tugas DPR-GR (1) melaksanakan manifesto politik, (2) merealisasikan amanat penderitaan rakya, (3) melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

****

Opsi pilihan jawaban (D.) Manipol USDEK terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yakni pada saat presiden Soekarno berpidato pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1959. Pidato presiden Soekarno tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal dengan nama manifesto politik (manipol). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

*****

Opsi pilihan jawaban (E.) Nasakom. Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) merupakan gagasan dari Presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Berbagai gejolak politik kepentingan pada masa Demokrasi Liberal diharapkan tidak ada lagi.

************

Kunci jawaban: Berikut ini yang bukan merupakan kebiajan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… . A. Pancakarya

Kebijakan Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… .

A. Pancakarya

B. Politik Konfrontasi

C. Pembentukan DPR GR

D. Manipol USDEK

E. Nasakom

Pembahasan:

Dari berbagai pernyataan di atas kita bahas satu persatu

Sebelumnya kita harus tahu dulu kapan itu Demokrasi Terpimpin berlangsung di Indonesia???

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit ini menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal dan masuk pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

*

Untuk opsi (A) Pancakarya merupakan program dari Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

Untuk Opsi pilihan yang lain (B), (C), (D) dan (E) terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin

**

Opsi pilihan jawaban (B.) Politik Konfrontasi. Politik konfrontasi dengan Malaysia dimulai dari sekitar tahun 1961 ketika Inggris hendak menggabungkan daerah jajahannya menjadi negara federasi Malaysia. Ide ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai neo-kolonialisme (nekolim) inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1963. Isi dari Dwikora yaitu (1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawan, Brunei untuk membubarkan negara federasi Malaysia.

***

Opsi pilihan jawaban (C.) Pembentukan DPR GR. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan menolak RAPBN  tahun 1961. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR). Adapun tugas DPR-GR (1) melaksanakan manifesto politik, (2) merealisasikan amanat penderitaan rakya, (3) melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

****

Opsi pilihan jawaban (D.) Manipol USDEK terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yakni pada saat presiden Soekarno berpidato pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1959. Pidato presiden Soekarno tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal dengan nama manifesto politik (manipol). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

*****

Opsi pilihan jawaban (E.) Nasakom. Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) merupakan gagasan dari Presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Berbagai gejolak politik kepentingan pada masa Demokrasi Liberal diharapkan tidak ada lagi.

************

Kunci jawaban: Berikut ini yang bukan merupakan kebiajan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… . A. Pancakarya

Isi Siaran Gerakan 30 September

Setelah penguasaan RRI dan kantor Telkom, PKI menyiarkan tentang gerakan 30 September yang isinya sebagai berikut, kecuali… .

A. PKI telah melakukan gerakan yang ditujukan kepada para pelaku yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno

B. mengeluarkan dekrit pembentukan Dewan Revolusi yang terdiri atas 45 orang yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo

C. pengambilalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno

D. mendemisionerkan Kebinet Dwikora

E.menghapus pangkat jenderal dan pangkat tertinggi dalam ABRI dan menggantinya dengan Letnan Kolonel

Pembahasan:

Salah satu peristiwa utama dalam G 30 S/PKI adalah didudukinya studio RRI dan kantor Telekomunikasi oleh pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo. Kemudian melalui RRI, Letkol Untung memberikan pengumuman yang isinya yaitu:

• PKI telah melakukan gerakan yang ditujukan kepada para pelaku yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno
• mengeluarkan dekrit pembentukan Dewan Revolusi yang terdiri atas 45 orang yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo
• mendemisionerkan Kebinet Dwikora
• menghapus pangkat jenderal dan pangkat tertinggi dalam ABRI dan menggantinya dengan Letnan Kolonel

************

Kunci jawaban: Setelah penguasaan RRI dan kantor Telkom, PKI menyiarkan tentang gerakan 30 September yang isinya sebagai berikut, kecuali… . C. pengambilalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno