Kebijakan Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… .

A. Pancakarya

B. Politik Konfrontasi

C. Pembentukan DPR GR

D. Manipol USDEK

E. Nasakom

Pembahasan:

Dari berbagai pernyataan di atas kita bahas satu persatu

Sebelumnya kita harus tahu dulu kapan itu Demokrasi Terpimpin berlangsung di Indonesia???

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit ini menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal dan masuk pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

*

Untuk opsi (A) Pancakarya merupakan program dari Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

Untuk Opsi pilihan yang lain (B), (C), (D) dan (E) terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin

**

Opsi pilihan jawaban (B.) Politik Konfrontasi. Politik konfrontasi dengan Malaysia dimulai dari sekitar tahun 1961 ketika Inggris hendak menggabungkan daerah jajahannya menjadi negara federasi Malaysia. Ide ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai neo-kolonialisme (nekolim) inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1963. Isi dari Dwikora yaitu (1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawan, Brunei untuk membubarkan negara federasi Malaysia.

***

Opsi pilihan jawaban (C.) Pembentukan DPR GR. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan menolak RAPBN  tahun 1961. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR). Adapun tugas DPR-GR (1) melaksanakan manifesto politik, (2) merealisasikan amanat penderitaan rakya, (3) melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

****

Opsi pilihan jawaban (D.) Manipol USDEK terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yakni pada saat presiden Soekarno berpidato pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1959. Pidato presiden Soekarno tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal dengan nama manifesto politik (manipol). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

*****

Opsi pilihan jawaban (E.) Nasakom. Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) merupakan gagasan dari Presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Berbagai gejolak politik kepentingan pada masa Demokrasi Liberal diharapkan tidak ada lagi.

************

Kunci jawaban: Berikut ini yang bukan merupakan kebiajan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… . A. Pancakarya