Sebab Jatunya Kabinet Demokrasi Liberal

Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… .

A. Natsir

B. Sukiman

C. Wilopo

D. Ali Sastroamijoyo

E. Burhanudin Harahap

Pembahasan:

Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan  perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

*

Untuk opsi jawaban yang lain:

Opsi pilihan jawaban (A.) Natsir. Kabinet Natsir jatuh akibat adanya mosit tidak percaya dari Hadikusumo. Mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya  diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen

**

Opsi pilihan jawaban (C.) Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh akibat adanya Peristiwa Tanjung Morawa dan Peristiwa 17 Oktober 1952.

***

Opsi pilihan jawaban (D.) Ali Sastroamijoyo. Ali Sastroamijoyo menjabat sebagai perdana menteri dua kali yakni periode pertama Juli 1953–Juli 1955 dan periode kedua Maret 1956–Maret 1957. Periode pertama jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo yakni adanya konflik antara sipil dengan militer. Sedangkan untuk jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh akibat kesulitan ekonomi dan terdapat pemberontakan di daerah

****

Opsi pilihan jawaban (E.) Burhanudin Harahap. Setelah adanya Pemilu 1955, Kabinet Burhanudin Harahap tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Kabinet Burhanudin Harahap dianggap tugasnya sudah selesai.

************

Kunci jawaban: Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… . B. Sukiman

Sebab Jatunya Kabinet Demokrasi Liberal

Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… .

A. Natsir

B. Sukiman

C. Wilopo

D. Ali Sastroamijoyo

E. Burhanudin Harahap

Pembahasan:

Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan  perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

*

Untuk opsi jawaban yang lain:

Opsi pilihan jawaban (A.) Natsir. Kabinet Natsir jatuh akibat adanya mosit tidak percaya dari Hadikusumo. Mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya  diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen

**

Opsi pilihan jawaban (C.) Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh akibat adanya Peristiwa Tanjung Morawa dan Peristiwa 17 Oktober 1952.

***

Opsi pilihan jawaban (D.) Ali Sastroamijoyo. Ali Sastroamijoyo menjabat sebagai perdana menteri dua kali yakni periode pertama Juli 1953–Juli 1955 dan periode kedua Maret 1956–Maret 1957. Periode pertama jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo yakni adanya konflik antara sipil dengan militer. Sedangkan untuk jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh akibat kesulitan ekonomi dan terdapat pemberontakan di daerah

****

Opsi pilihan jawaban (E.) Burhanudin Harahap. Setelah adanya Pemilu 1955, Kabinet Burhanudin Harahap tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Kabinet Burhanudin Harahap dianggap tugasnya sudah selesai.

************

Kunci jawaban: Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… . B. Sukiman

Penyebab Kegagalan Konstituante

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… .

A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

B. munculnya rasa tidak puas dari berbagai partai yang berhasil duduk dalam konstituante

C. adanya ancaman dari pihak partai komunis untuk menggagalkan sidang

D. kurang tegasnya peraturan dalam konstituante terhadap para anggotanya

E. kondisi politik negara yang tidak memungkinkan pelaksanaan sidang badan konstituante

Pembahasan:

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955.  Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.

• PNI 119 kursi
• Masyumi 112 kursi
• Nahdatul Ulama 91 kursi
• PKI 80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Kelompok minoritas yang ditetapkan  jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan  Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang  Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan UUD baru. Dewan Konstitunate memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante  muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama, Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh  Masyumi, NU dan PSII; Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.  Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila.  Semua upaya untuk mencapai kesepakatan diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.  Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang).

Karena dianggap kondisi semakin membahayakan, maka presiden Soekarno kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Dewan Konstituante, dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945.

************

Kunci jawaban: Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… . A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

Penyebab Kegagalan Konstituante

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… .

A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

B. munculnya rasa tidak puas dari berbagai partai yang berhasil duduk dalam konstituante

C. adanya ancaman dari pihak partai komunis untuk menggagalkan sidang

D. kurang tegasnya peraturan dalam konstituante terhadap para anggotanya

E. kondisi politik negara yang tidak memungkinkan pelaksanaan sidang badan konstituante

Pembahasan:

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955.  Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.

• PNI 119 kursi
• Masyumi 112 kursi
• Nahdatul Ulama 91 kursi
• PKI 80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Kelompok minoritas yang ditetapkan  jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan  Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang  Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan UUD baru. Dewan Konstitunate memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante  muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama, Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh  Masyumi, NU dan PSII; Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.  Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila.  Semua upaya untuk mencapai kesepakatan diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.  Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang).

Karena dianggap kondisi semakin membahayakan, maka presiden Soekarno kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Dewan Konstituante, dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945.

************

Kunci jawaban: Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… . A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

Kebijakan Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… .

A. Pancakarya

B. Politik Konfrontasi

C. Pembentukan DPR GR

D. Manipol USDEK

E. Nasakom

Pembahasan:

Dari berbagai pernyataan di atas kita bahas satu persatu

Sebelumnya kita harus tahu dulu kapan itu Demokrasi Terpimpin berlangsung di Indonesia???

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit ini menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal dan masuk pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

*

Untuk opsi (A) Pancakarya merupakan program dari Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

Untuk Opsi pilihan yang lain (B), (C), (D) dan (E) terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin

**

Opsi pilihan jawaban (B.) Politik Konfrontasi. Politik konfrontasi dengan Malaysia dimulai dari sekitar tahun 1961 ketika Inggris hendak menggabungkan daerah jajahannya menjadi negara federasi Malaysia. Ide ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai neo-kolonialisme (nekolim) inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1963. Isi dari Dwikora yaitu (1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawan, Brunei untuk membubarkan negara federasi Malaysia.

***

Opsi pilihan jawaban (C.) Pembentukan DPR GR. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan menolak RAPBN  tahun 1961. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR). Adapun tugas DPR-GR (1) melaksanakan manifesto politik, (2) merealisasikan amanat penderitaan rakya, (3) melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

****

Opsi pilihan jawaban (D.) Manipol USDEK terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yakni pada saat presiden Soekarno berpidato pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1959. Pidato presiden Soekarno tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal dengan nama manifesto politik (manipol). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

*****

Opsi pilihan jawaban (E.) Nasakom. Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) merupakan gagasan dari Presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Berbagai gejolak politik kepentingan pada masa Demokrasi Liberal diharapkan tidak ada lagi.

************

Kunci jawaban: Berikut ini yang bukan merupakan kebiajan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… . A. Pancakarya

Kebijakan Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… .

A. Pancakarya

B. Politik Konfrontasi

C. Pembentukan DPR GR

D. Manipol USDEK

E. Nasakom

Pembahasan:

Dari berbagai pernyataan di atas kita bahas satu persatu

Sebelumnya kita harus tahu dulu kapan itu Demokrasi Terpimpin berlangsung di Indonesia???

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit ini menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal dan masuk pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

*

Untuk opsi (A) Pancakarya merupakan program dari Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

Untuk Opsi pilihan yang lain (B), (C), (D) dan (E) terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin

**

Opsi pilihan jawaban (B.) Politik Konfrontasi. Politik konfrontasi dengan Malaysia dimulai dari sekitar tahun 1961 ketika Inggris hendak menggabungkan daerah jajahannya menjadi negara federasi Malaysia. Ide ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai neo-kolonialisme (nekolim) inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1963. Isi dari Dwikora yaitu (1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawan, Brunei untuk membubarkan negara federasi Malaysia.

***

Opsi pilihan jawaban (C.) Pembentukan DPR GR. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan menolak RAPBN  tahun 1961. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR). Adapun tugas DPR-GR (1) melaksanakan manifesto politik, (2) merealisasikan amanat penderitaan rakya, (3) melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

****

Opsi pilihan jawaban (D.) Manipol USDEK terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yakni pada saat presiden Soekarno berpidato pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1959. Pidato presiden Soekarno tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal dengan nama manifesto politik (manipol). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

*****

Opsi pilihan jawaban (E.) Nasakom. Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) merupakan gagasan dari Presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Berbagai gejolak politik kepentingan pada masa Demokrasi Liberal diharapkan tidak ada lagi.

************

Kunci jawaban: Berikut ini yang bukan merupakan kebiajan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… . A. Pancakarya

Program Kerja Kabinet WIlopo

Di bawah ini adalah program dari Kabinet Wilopo, kecuali… . 

A. melaksanakan pemilihan umum 

B. memajukan kesejahteraan rakyat 

C. melaksanakan politik luar negeri bebas aktif 

D. melengkapi undang undang perburuhan 

E. perjuangan pembebasan Irian Barat 

Pembahasan:

Kabinet Wilopo terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Sukiman. Perdana menteri Wilopo menjabat dari April 1952–Juni 1953. Kabinet Wilopo merupakan koalisi dari PNI dan Masyumi. Adapun program kerja dari Kabinet Wilopo yaitu: 

• Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan–dewan daerah. 
• Menjelaskan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah 
• Menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. 
• Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat. 
• Melanjutkan usaha perubahan agrarian. 
• Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 
• Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. 
• Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 
• Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. 
• Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia – Belanda atas dasar Unie Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjianperjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. 
• Meneruskan perjuangan memasukan Irian Barat dalam Wilayah Indonesia secepat-cepatnya. 

Kunci jawaban: Di bawah ini adalah program dari Kabinet Wilopo, kecuali… . B. memajukan kesejahteraan rakyat

Pemilu Pertama di Indonesia

Pemilihan umum yang pertama di Indonesia pada tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet… .

A. Ali Sastroamijoyo

B. Wilopo

C. Burhanuddin Harahap

D. Sukiman

E. Natsir

Pembahasan:

Untuk menjawab soal di atas coba perhatikan periodesasi pemerintahan perdana menteri pada masa Demokrasi Liberal berikut ini:

1. Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).

2. Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).

3. Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956).

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).

7. Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959).

Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, maka opsi jawaban tinggal (A.) Ali Sastroamijoyo dan (C.) Burhanuddin Harahap. Pemilu pada tahun 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante

************

Kunci jawaban: Pemilihan umum yang pertama di Indonesia pada tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet… .C. Burhanuddin Harahap

Ciri Utama Kabinet Demokrasi Liberal

Berakhirnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1950 dan kemudian pemerintah menerapkan sistem Demokrasi Liberal. Ciri utama adalah kabinet kabinet yang terbentuk bertanggungjawab kepada… .

A. wakil presiden

B. partai pendukung

C. presiden

D. perdana menteri

E. parlemen

(Penilaian Harian Bersama Semester Gasal)

Pembahasan:

Pada masa Demokrasi Liberal, di Indonesia menggunakan UUDS 1950. Salah satu bab berkenaan dengan pemerintahan adalah bab II yakni pada pasal 51. Adapun isi dari Pasal 51 UUD 1950 yaitu:

1. Presiden menundjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.
2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja  mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
3. Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menterimenteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing. Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu Kementerian.
4. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh pembentuk Kabinet.
5. Pengangkatan atau penghentian antar-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian  Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa, Presiden merupakan kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah dijabat oleh perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Perdana menteri yang pernah menjabat pada masa demokrasi liberal yakni:

a. Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).

b. Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).

c. Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956).

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).

g. Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959).

************

Kunci jawaban : Berakhirnya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1950 dan kemudian pemerintah menerapkan sistem Demokrasi Liberal. Ciri utama adalah kabinet kabinet yang terbentuk bertanggungjawab kepada… . E. parlemen

Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia

Bangsa Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Liberal dengan UUDS 1950 pada tahun… .

A. 1949 - 1950

B. 1950 - 1960

C. 1950 - 1965

D. 1950 - 1955

E. 1950 - 1959

Pembahasan:

Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer pernah diterapkan di Indonesia, yakni dari rentang waktu 1950 – 1959. Pada saat itu Undang undang yang digunakan adalah UUD S 1950 dengan sistem pemerintahan adalah parlementer yakni terdapat pemisahan antara kepala negara yang dipegang oleh presiden (seokarno), dan kepala pemerintahan yang dikepalai oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri bertanggungjawab kepada parlemen.

Adapun perdana menteri yang pernah menjabat pada masa demokrasi liberal yakni:

a. Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).

b. Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).

c. Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956).

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).

g. Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959).

Salah satu ciri negatif dari pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia adalah konflik kepentingan antar partai di parlemen yang sering mengakibatkan terjadinya pergantian perdana menteri. Demokrasi berakhir setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemudian Demokrasi Liberal digantikan dengan Demokrasi Terpimpin.

************

Kunci jawaban: Bangsa Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Liberal dengan UUDS 1950 pada tahun… . E. 1950 - 1959

Penyebab Berakhirnya Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Di bawah ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal

1. pertukaran nota Menlu Indonesia dengan dubes AS

2. peristiwa tanjung morawa

3. peristiwa 27 Juni 1955

4. konflik Masyumi dan PNI

5. konflik PNI dan NU

Peristiwa yang menjadi penyebab berakhirnya kekuasaan kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah… .

A. 1 dan 4

B. 1 dan 5

C. 2 dan 4

D. 3 dan 4

E. 3 dan 5

Pembahasan:

Kabinet Ali Sastroamijoyo I berlangsung dari 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955. Merupakan kabinet koalisi antara PNI dengan NU. Sedangkan Masyumi sebagai partai oposisi.

Salah satu prestasi dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Sebab jatuhnya kabinet Ali Sastroamijoyo I

• peristiwa 27 Juni 1955 merupakan peristiwa aksi boikot dari kalangan perwira AD terhadap pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD. Bambang Utoyo diangkat oleh pemerintah sebagai KSAD. Ini merupakan peristiwa konflik antara sipil dengan militer. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.
• Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo I terjadi berbagai pemberontakan DI/TII Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh.
• Adanya konflik antara PNI dan NU. Pada tanggal 20 Juli 1955 menteri dari NU mengundurkan diri dari kabinet Ali Sastroamijoyo I.

 ************

Kunci jawaban: Peristiwa yang menjadi penyebab berakhirnya kekuasaan kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah… . E. 3 dan 5

Kebijakan Ekonomi pada Demokrasi Liberal

Berikut ini merupakan upaya-upaya menata kehidupan ekonomi di Indonesia, kecuali… .

A. menerapkan sistem ekonomi gerakan benteng

B. melaksanakan konferensi asia afrika

C. menerapkan sistem ekonomi Ali-Baba

D. nasionalisasi de javasche bank

E. plan kasimo

Pembahasan:

• Sistem ekonomi Gerakan Benteng bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan pengusaha nonpribumi. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan dari Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir.
• Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Cina yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.
• Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dilaksanakan akhir tahun 1951, pada masa Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952). Tujuan nasionalisasi ini adalah menaikkan pendapatan, menurun kan biaya ekspor, dan melakukan peng hematan. Kebijakan nasionalisasi De Javasche Bank dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi De Javasche Bank No. 24 Tahun 1951 pada 5 Desember 1951. Sebelumnya, pemerintah telah mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai gubernur De Javasche Bank yang baru menggantikan gubernur De Javasche Bank yang lama, yaitu Dr. Howink berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 123 pada 12 Juli 1951.
• Plan Kasimo adalah sebuah rencana produksi tiga tahunan di bidang pangan dalam usaha mencapai swasembada pangan dengan langkah langkah yang sederhana dan realistis. Plan kasimo isinya : (1) memperbanyak kebun bibit unggul, (2) pencegahan hewan pertanian disembelih, (3) penanaman lahan yang kosong, (4) perpindahan penduduk ke Sumatera.

************

Kunci jawaban: Berikut ini merupakan upaya-upaya menata kehidupan ekonomi di Indonesia, kecuali… . B. melaksanakan konferensi asia afrika

Penyelenggara Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia – Afrika diselenggarakan di Indonesia pada masa kabinet… .

A. natsir

B. sukiman

C. wilopo

D. burhanuddin harahap

E. ali sastroamijoyo

Pembahasan:

Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 - 24 April 1955. Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo I. ebelum dilaksanakan KAA di Bandung tahun 1955, terlebih dahulu dilaksanakan Konferensi Kolombo yang kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Bogor. 

Berikut ini beberapa latar belakang dan dasar pertimbangan terselenggaranya KAA.

• Perubahan politik pada tahun 1950-an yaitu berakhirnya Perang Korea (1953). Akibat Perang Korea, semenanjung terbagi menjadi dua negara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristiwa ini semakin menambah ketegangan dunia.
• PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antarnegara yang baru merdeka, tetapi di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antarnegara tersebut.
• Persamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, terutama pernah mengalami penjajahan.
• Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang.
• Ingin menggalang kekuatan negara-negara Asia Afrika agar mendukung perjuangan merebut Irian Barat.
• Memiliki kedekatan yang kuat karena dihubungkan oleh faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah.
• Berdasarkan letak geografisnya, letak negara-negara Asia dan Afrika saling berdekatan.

************

Kunci jawaban: Konferensi Asia – Afrika diselenggarakan di Indonesia pada masa kabinet… . E. ali sastroamijoyo

Dampak Peristiwa Tanjung Morawa

Partai yang berhaluan komunis di Indonesia diduga menjadi dalang terjadinya peristiwa tewasnya banyak petani di Sumatra Timur. Peristiwa tersebut menjadi salah satu sebab jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh… . 

A. Natsir 

B. Hatta 

C. Sukiman 

D. Wilopo 

E. Djuanda 

Pembahasan:

Peristiwa yang dimaksud dalam soal di atas adalah Peristiwa Tanjung Morawa.

 

Peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada tanggal 17 Oktober 1953. Peristiwa tersebut adalah bentrok perebutan tanah antara pemerintah dengan para penggarap lahan. Lahan yang jadi sengketa merupakan tanah perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan Belanda, Deli Palnters Vereninging. Berdasarkan salah satu hasil KMB, Indonesia harus menyerahkan tanah tersebut kepada Belanda. 

Dalam peristiwa Tanjung Morawa melibatkan Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan salah satu organisasi masa dibahwa PKI. Para buruh tani melakukan aksi yang mengakibatkan jatuhnya korban. 

Dampak dari peristiwa Tanjung Morawa adalah adanya mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati yang merupakan tokoh Sarekat Tani Indonesia kepada Kabinet Wilopo. Pada tanggal 2 Juni 1953, Pedana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. 

*********

Kunci Jawaban: Partai yang berhaluan komunis di Indonesia diduga menjadi dalang terjadinya peristiwa tewasnya banyak petani di Sumatra Timur. Peristiwa tersebut menjadi salah satu sebab jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh… . D. Wilopo

Wilopo

Agenda Utama Munap

Dalam rangka mengatasi gerakan PRRI-Permesta, pemerintah pusat menggelar Musyarah Nasional pada 10-14 September 1957, yang kemudian merekomendasikan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Agenda utama musyawarah ini adalah… . 

A. mendengar aspirasi PRRI-Permesta dan gerakan gerakan separatis lainnya 

B. membahas dan merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan aspirasi daerah 

C. merumuskan langkah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit di daerah tertinggal 

D. merupakan ajang di mana para anggota PRRI-Permesta menyatakan janji setia kepada NKRI 

E. merumuskan langkah strategis mengatasi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah 

Pembahasan:

Kabinet Djuanda pada 10-14 September 1957 melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, diantaranya adalah mantan Presiden Mohammad Hatta. Musyawarah ini membahas permasalahan-permasalahan pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian serta masalah Dwitunggal Soekarno Hatta. 

Djuanda

Untuk menindaklanjuti hasil Munas, dan dalam upaya untuk mempergiat pembangunan dilaksanakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah ini bertujuan khusus untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha Pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Oleh karena itu, kegiatan Ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh pusat dan daerah serta semua pemimpin militer dari seluruh teritorium, kecuali Letkol. Achmad Husein dari Komando Militer Sumatera Tengah. 

*********

Kunci Jawaban: Dalam rangka mengatasi gerakan PRRI-Permesta, pemerintah pusat menggelar Musyarah Nasional pada 10-14 September 1957, yang kemudian merekomendasikan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Agenda utama musyawarah ini adalah… . B. membahas dan merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan aspirasi daerah