Sebab Jatunya Kabinet Demokrasi Liberal

Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… .

A. Natsir

B. Sukiman

C. Wilopo

D. Ali Sastroamijoyo

E. Burhanudin Harahap

Pembahasan:

Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan  perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

*

Untuk opsi jawaban yang lain:

Opsi pilihan jawaban (A.) Natsir. Kabinet Natsir jatuh akibat adanya mosit tidak percaya dari Hadikusumo. Mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya  diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen

**

Opsi pilihan jawaban (C.) Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh akibat adanya Peristiwa Tanjung Morawa dan Peristiwa 17 Oktober 1952.

***

Opsi pilihan jawaban (D.) Ali Sastroamijoyo. Ali Sastroamijoyo menjabat sebagai perdana menteri dua kali yakni periode pertama Juli 1953–Juli 1955 dan periode kedua Maret 1956–Maret 1957. Periode pertama jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo yakni adanya konflik antara sipil dengan militer. Sedangkan untuk jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh akibat kesulitan ekonomi dan terdapat pemberontakan di daerah

****

Opsi pilihan jawaban (E.) Burhanudin Harahap. Setelah adanya Pemilu 1955, Kabinet Burhanudin Harahap tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Kabinet Burhanudin Harahap dianggap tugasnya sudah selesai.

************

Kunci jawaban: Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… . B. Sukiman

Sebab Jatunya Kabinet Demokrasi Liberal

Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… .

A. Natsir

B. Sukiman

C. Wilopo

D. Ali Sastroamijoyo

E. Burhanudin Harahap

Pembahasan:

Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan  perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

*

Untuk opsi jawaban yang lain:

Opsi pilihan jawaban (A.) Natsir. Kabinet Natsir jatuh akibat adanya mosit tidak percaya dari Hadikusumo. Mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya  diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen

**

Opsi pilihan jawaban (C.) Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh akibat adanya Peristiwa Tanjung Morawa dan Peristiwa 17 Oktober 1952.

***

Opsi pilihan jawaban (D.) Ali Sastroamijoyo. Ali Sastroamijoyo menjabat sebagai perdana menteri dua kali yakni periode pertama Juli 1953–Juli 1955 dan periode kedua Maret 1956–Maret 1957. Periode pertama jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo yakni adanya konflik antara sipil dengan militer. Sedangkan untuk jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh akibat kesulitan ekonomi dan terdapat pemberontakan di daerah

****

Opsi pilihan jawaban (E.) Burhanudin Harahap. Setelah adanya Pemilu 1955, Kabinet Burhanudin Harahap tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Kabinet Burhanudin Harahap dianggap tugasnya sudah selesai.

************

Kunci jawaban: Kabinet pemerintahan yang jatuh akibat masalah Mutual Security Act adalah kabinet… . B. Sukiman

Penyebab Kegagalan Konstituante

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… .

A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

B. munculnya rasa tidak puas dari berbagai partai yang berhasil duduk dalam konstituante

C. adanya ancaman dari pihak partai komunis untuk menggagalkan sidang

D. kurang tegasnya peraturan dalam konstituante terhadap para anggotanya

E. kondisi politik negara yang tidak memungkinkan pelaksanaan sidang badan konstituante

Pembahasan:

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955.  Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.

• PNI 119 kursi
• Masyumi 112 kursi
• Nahdatul Ulama 91 kursi
• PKI 80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Kelompok minoritas yang ditetapkan  jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan  Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang  Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan UUD baru. Dewan Konstitunate memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante  muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama, Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh  Masyumi, NU dan PSII; Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.  Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila.  Semua upaya untuk mencapai kesepakatan diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.  Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang).

Karena dianggap kondisi semakin membahayakan, maka presiden Soekarno kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Dewan Konstituante, dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945.

************

Kunci jawaban: Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… . A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

Penyebab Kegagalan Konstituante

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… .

A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

B. munculnya rasa tidak puas dari berbagai partai yang berhasil duduk dalam konstituante

C. adanya ancaman dari pihak partai komunis untuk menggagalkan sidang

D. kurang tegasnya peraturan dalam konstituante terhadap para anggotanya

E. kondisi politik negara yang tidak memungkinkan pelaksanaan sidang badan konstituante

Pembahasan:

Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955.  Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.

• PNI 119 kursi
• Masyumi 112 kursi
• Nahdatul Ulama 91 kursi
• PKI 80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Kelompok minoritas yang ditetapkan  jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan  Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang  Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan UUD baru. Dewan Konstitunate memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante  muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama, Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh  Masyumi, NU dan PSII; Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.  Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila.  Semua upaya untuk mencapai kesepakatan diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.  Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang).

Karena dianggap kondisi semakin membahayakan, maka presiden Soekarno kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Dewan Konstituante, dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945.

************

Kunci jawaban: Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang Undang Dasar baru. Hal ini disebabkan oleh… . A. pertentangan antara partai partai yang memperoleh suara yang banyak

Kebijakan Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… .

A. Pancakarya

B. Politik Konfrontasi

C. Pembentukan DPR GR

D. Manipol USDEK

E. Nasakom

Pembahasan:

Dari berbagai pernyataan di atas kita bahas satu persatu

Sebelumnya kita harus tahu dulu kapan itu Demokrasi Terpimpin berlangsung di Indonesia???

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit ini menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal dan masuk pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

*

Untuk opsi (A) Pancakarya merupakan program dari Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

Untuk Opsi pilihan yang lain (B), (C), (D) dan (E) terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin

**

Opsi pilihan jawaban (B.) Politik Konfrontasi. Politik konfrontasi dengan Malaysia dimulai dari sekitar tahun 1961 ketika Inggris hendak menggabungkan daerah jajahannya menjadi negara federasi Malaysia. Ide ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai neo-kolonialisme (nekolim) inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1963. Isi dari Dwikora yaitu (1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawan, Brunei untuk membubarkan negara federasi Malaysia.

***

Opsi pilihan jawaban (C.) Pembentukan DPR GR. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan menolak RAPBN  tahun 1961. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR). Adapun tugas DPR-GR (1) melaksanakan manifesto politik, (2) merealisasikan amanat penderitaan rakya, (3) melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

****

Opsi pilihan jawaban (D.) Manipol USDEK terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yakni pada saat presiden Soekarno berpidato pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1959. Pidato presiden Soekarno tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal dengan nama manifesto politik (manipol). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

*****

Opsi pilihan jawaban (E.) Nasakom. Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) merupakan gagasan dari Presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Berbagai gejolak politik kepentingan pada masa Demokrasi Liberal diharapkan tidak ada lagi.

************

Kunci jawaban: Berikut ini yang bukan merupakan kebiajan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… . A. Pancakarya

Kebijakan Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… .

A. Pancakarya

B. Politik Konfrontasi

C. Pembentukan DPR GR

D. Manipol USDEK

E. Nasakom

Pembahasan:

Dari berbagai pernyataan di atas kita bahas satu persatu

Sebelumnya kita harus tahu dulu kapan itu Demokrasi Terpimpin berlangsung di Indonesia???

Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit ini menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal dan masuk pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

*

Untuk opsi (A) Pancakarya merupakan program dari Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

Untuk Opsi pilihan yang lain (B), (C), (D) dan (E) terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin

**

Opsi pilihan jawaban (B.) Politik Konfrontasi. Politik konfrontasi dengan Malaysia dimulai dari sekitar tahun 1961 ketika Inggris hendak menggabungkan daerah jajahannya menjadi negara federasi Malaysia. Ide ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai neo-kolonialisme (nekolim) inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1963. Isi dari Dwikora yaitu (1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawan, Brunei untuk membubarkan negara federasi Malaysia.

***

Opsi pilihan jawaban (C.) Pembentukan DPR GR. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan menolak RAPBN  tahun 1961. Sebagai gantinya Presiden Soekarno membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR). Adapun tugas DPR-GR (1) melaksanakan manifesto politik, (2) merealisasikan amanat penderitaan rakya, (3) melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

****

Opsi pilihan jawaban (D.) Manipol USDEK terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yakni pada saat presiden Soekarno berpidato pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1959. Pidato presiden Soekarno tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal dengan nama manifesto politik (manipol). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

*****

Opsi pilihan jawaban (E.) Nasakom. Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) merupakan gagasan dari Presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Berbagai gejolak politik kepentingan pada masa Demokrasi Liberal diharapkan tidak ada lagi.

************

Kunci jawaban: Berikut ini yang bukan merupakan kebiajan yang dikeluarkan masa Demokrasi Terpimpin adalah… . A. Pancakarya